Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/5/2025), dengan agenda utama membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inisiatif ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa dan memangkas rantai pasok kebutuhan pokok.
Dalam konferensi pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa pembentukan koperasi ini menunjukkan progres signifikan. Hingga Kamis sore, tercatat sebanyak 9.835 unit Koperasi Merah Putih telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia.
“Angkanya terus bertambah setiap hari. Ini menunjukkan antusiasme dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah daerah,” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Koperasi sebagai Pemutus Mata Rantai Tengkulak dan Rentenir
Zulkifli menjelaskan, koperasi ini akan menjadi penghubung langsung antara produsen dan konsumen, sehingga dapat memangkas rantai pasok yang selama ini panjang dan merugikan petani maupun masyarakat kecil.
Lebih lanjut, koperasi juga akan menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat seperti pupuk, tabung gas, hingga berbagai bantuan pemerintah. Selain itu, koperasi akan berfungsi sebagai agen layanan keuangan melalui kerja sama dengan BRI Link dan BNI Link.
“Koperasi akan menjadi instrumen penting untuk menekan dominasi rentenir, pinjaman online ilegal, dan tengkulak. Petani bisa langsung akses pupuk dari pusat tanpa perantara,” tegas Zulhas.
Pembentukan Satgas dan Target Operasi Nasional
Untuk memperkuat implementasi di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai Menko Pangan dan beranggotakan perwakilan dari berbagai kementerian terkait.
“Satgas ini akan memastikan koordinasi antar-instansi berjalan optimal dan mempercepat operasional koperasi di daerah,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan peluncuran resmi Koperasi Merah Putih secara nasional pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, sebagai simbol kebangkitan ekonomi rakyat berbasis gotong royong.
Untuk mendukung operasional koperasi, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan awal sebesar Rp3 miliar per koperasi. Zulhas menekankan bahwa dana ini bukan bantuan hibah, melainkan plafon kredit usaha yang dikelola secara profesional melalui bank-bank Himbara.
“Ini bukan dana hibah yang hilang begitu saja. Dana ini harus dikelola dengan baik dan dibayar dari keuntungan usaha koperasi,” katanya.
Fasilitas Pembiayaan hingga Rp3 Miliar
Koperasi-koperasi tersebut akan didampingi dan dibina secara intensif agar mampu tumbuh dan berkelanjutan.
Melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus solusi atas berbagai masalah klasik di desa seperti ketergantungan terhadap tengkulak, rentenir, dan pinjol ilegal.(man)
