JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons atas capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I/2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), angka yang dinilai masih memerlukan percepatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan serangkaian kebijakan strategis yang terfokus pada penguatan daya beli masyarakat, percepatan investasi, dan akselerasi realisasi belanja negara.
“Mewaspadai kondisi global dan domestik, pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui stimulus ekonomi, peningkatan daya beli, serta dorongan investasi dan belanja pemerintah,” ujar Airlangga pada Selasa (13/5/2025).
Langkah-langkah konkret yang disiapkan pemerintah antara lain berupa deregulasi dan penyederhanaan perizinan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempercepat implementasi Kredit Investasi untuk sektor industri padat karya guna mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
“Kami berkomitmen memperbaiki iklim investasi. Fokus pada sektor industri padat karya penting agar manufaktur mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN akan terus menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat.
“Optimisme pemerintah tetap tinggi, dan kami pastikan kebijakan fiskal bekerja secara maksimal, baik untuk mendukung pertumbuhan maupun memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas belanja negara, terutama di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dukungan terhadap langkah pemerintah turut disampaikan oleh Chairman Institut Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI Institute), Yukki Nugrahawan Hanafi. Ia menekankan bahwa struktur PDB Indonesia yang didominasi oleh konsumsi domestik (sekitar 55 persen) memerlukan perhatian khusus
“Untuk mendorong konsumsi masyarakat, perlu adanya insentif belanja untuk UMKM, pembukaan lapangan kerja, serta percepatan realisasi belanja pemerintah,” tegas Yukki.
Menurutnya, stimulus ke sektor riil sangat penting agar pemulihan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat secara nyata.Dengan kombinasi kebijakan fiskal, reformasi regulasi, serta upaya penciptaan lapangan kerja, pemerintah optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II/2025, sekaligus menjaga ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Upaya ini juga merupakan bagian dari strategi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Man)
