Pemerintah mengusulkan anggaran fantastis senilai Rp217,86 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2026 mendatang. Anggaran ini difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Usulan ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, yang disampaikan pada Rabu (21/5/2025).
Sebagai koordinator program MBG, BGN mendapat mandat besar, mulai dari memastikan mutu pelaksanaan, membangun sinergi lintas kementerian/lembaga, hingga mendorong pemberdayaan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok makanan bergizi.
“Kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator dilakukan untuk mempercepat penurunan angka stunting secara bertahap dengan mensinergikan program-program terkait,” tulis pemerintah dalam KEM-PPKF 2026.
Rincian Anggaran dan Fokus Program
Dari total anggaran Rp217,86 triliun:
- Rp210,4 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.
- Rp7,45 triliun untuk program dukungan manajemen.
Beberapa poin penting dalam pelaksanaan MBG yang akan diperkuat adalah:
- Pemenuhan kebutuhan gizi anak secara merata dan tepat sasaran.
- Pengawasan ketat pada proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan.
- Evaluasi dampak MBG terhadap gizi anak dilakukan secara berkala.
- Pengawasan penggunaan anggaran dan pelatihan petugas pelaksana MBG.
UMKM Jadi Bagian Penting Program MBG
Tak hanya menyasar perbaikan gizi, MBG juga membawa angin segar bagi UMKM. Pemerintah akan mengikutsertakan UMKM sebagai:
- Penyedia makanan untuk program MBG.
- Pelaku usaha yang dapat memperluas pasarnya lewat program ini.
- Penerima manfaat dari kemudahan pembiayaan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas usaha.
- Pencipta lapangan kerja baru melalui keterlibatan tenaga kerja tambahan.
Target 82,9 Juta Penerima Manfaat
Program MBG telah diluncurkan tahun ini dengan anggaran awal Rp171 triliun. Pada tahap pertama, hanya 327.000 anak yang menjadi penerima manfaat. Namun, pemerintah menargetkan lonjakan drastis hingga mencapai 82,9 juta penerima manfaat di akhir tahun 2025.
Untuk mendukung perluasan tersebut, pemerintah juga akan membentuk sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Ekspansi Bertahap dan Terukur
Pemerintah menekankan bahwa perluasan program MBG akan dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan teknis di lapangan, menjaga kualitas layanan, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dengan dana jumbo dan sinergi lintas sektor, MBG tidak hanya menjadi program makan gratis semata, tetapi juga upaya besar mencetak generasi sehat, menurunkan stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal lewat pemberdayaan UMKM.(man)
